Auto Financial Advertising

Kartu kredit bermasalah di Indonesia pada bulan Januari 2012 mencapai nilai Rp. 1,52 triliun, bukan main. Sedangkan untuk bank asing tercatat NPL/Non Performing Loan (kredit bermasalah) mencapai nilai 726 miliar Rupiah. Seperti dilansir detikFinance pada hari Minggu (18 Maret 2012) dari data Statistik Perbankan Indonesia Januari 2012.

Sampai periode bulan Januari 2012, Non Performing Loan/NPL kartu kredit pada bank pemerintah (bank persero) tercatat sebesar 147 miliar Rupiah. Sedangkan kredit bermasalah pada bank asing sebesar 726 miliar Rupiah, dan bank campuran sebesar 215 miliar Rupiah. Untuk kartu kredit bermasalah padaBank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar 432 miliar Rupiah.

Puji Atmoko, Pengawas Sistem Pembayaran BI, seperti ditulis detikFinance menyampaikan bahwa dalam waktu jangka lima tahun ini grafik pergerakan kartu kredit berkembang naik dengan pesat. Pada tahun 2006 tercatat jumlah kartu kredit sebanyak 8,3 juta, dan pada akhir tahun 2011 tercatat sebanyak 14,97 juta kartu kredit, perkembangan yang signifikan, sebanyak 12,45 persen setiap tahunnya.

Non Performing Loan/NPL yang termasuk dalam kategori kartu kredit bermasalah, kurang lancar, diragukan dan kartu kredit macet sebanyak 4,2 persen. Sedangkan NPL perbankan rata-rata pada bulan November 2011 sebesar 2,55 persen. Selaku otoritas, BI semakin meningkatkan kewaspadaan dengan menerbitkan peraturan khusus PBI No. 14/2/PBI/2012, hal ini untuk menyikapi semakin meningkatnya kartu kredit bermasalah.

Tentang Istilah Perbankan Umum, kadang ada beberapa diantara yang masih bingung. Seperti Istilah Perbankan Umum misalnya bilyet, giro, remittance dan lainnya. Meskipun sering mendengar mungkin ada juga yang masih belum jelas. Dan berikut ini beberapa Istilah Perbankan Umum yang biasa kita dengar.

Istilah Perbankan Umum

1. Agunan atau Collateral

Agunan adalah jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur (peminjam) kepada bank sebagai pemberi pinjaman, dalam rangka pembiayaan atau fasilitas kredit dari bank ke nasabah debitur.

2. ATM atau Anjungan Tunai Mandiri

ATM adalah sebuah mesin yang memakai sistem komputer dan digunakan untuk menarik uang tunai, transfer antar bank, membayar tagihan dan lainnya. Mesin ATM diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik (seperti kartu kredit) yang mempunya kode dan sandi.

3. Bilyet

Bilyet adalah bukti tertulis seperti misalnya nota, formulir dan lainnya yang berisi keterangan dan atau perintah membayar, dan bisa dipakai sebagai bukti transaksi.

4. Bunga Bank atau Bank Interest

Bank interest adalah sejumlah imbalan yang diberika oleh bank (sebagai tempat menyimpan dana) kepada nasabah atas dana ang disimpan. Bunga bank dihitung berdasarkan persentase (%) tertentu dari pokok simpanan nasabah. Tingkat bunga bank tergantung masing-masing bank.

5. Cek atau Cheque

Cek adalah perintah tertulis yang dibuat oleh nasabah kepada bank untuk menarik sejumlah dana sesuai jumlah yang tertulis dalam cek. Cek bisa atas nama sendiri (menarik dana untuk sendiri) atau atas unjuk (orang lain).

6. DAFTAR HITAM (BLACK LIST)

Daftar nama nasabah perorangan atau perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat.

7. DEPOSITO BERJANGKA (TIME DEPOSIT)

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

8. GIRO (CURRENT ACCOUNT)

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet gori, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

9. INKASO (COLLECTION)

Inkaso adalah penagihan cek, wesel, dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran
dari bank pembayar (paying bank).

10. JAMINAN BANK (BANK GUARANTEE)

Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

11. KARTU DEBIT (DEBIT CARD)

Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi/dan atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (personal identification number)

12. KARTU KREDIT (CREDIT CARD)

Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atai perusahaan pengelola kartu kredit.

13. KIRIMAN DANA (FUND TRANSFER)

Perpindahan dana antar-rekening yang berhubungan atau kepada rekening pihak ketiga; Kiriman uang luar negeri antara lembaga keuangan pengirim dan lembaga keuangan lainnya sebagai penerima.

14. KLIRING (CLEARING)

Perhitungan utang piutang antar para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.

15. KOTAK SIMPANAN (SAFE DEPOSIT BOX)

Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

16. KREDIT (CREDIT)

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

17. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.

18. PIN (PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER)

Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan sebagainya) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.

19. PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER)

Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas Anda sebagai nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah.

20. SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)

Sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia dari lembaga pelapor.

21. TABUNGAN (SAVINGS)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

22. TRANSFER/REMITTANCE

Jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening yang lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

23. UNIT PELAYANAN NASABAH (CUSTOMER RELATION)

Bagian atau unit bank yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan keluhan yang dihadapi nasabah. Unit ini biasanya disebut unit pelayanan nasabah atau untuk pelayanan nasabah melalui telepon disebut call center.  (sumber istilah perbankan umum: www.bi.go.id)

Kredit UMKM BRI (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) sebanyak 4.000 telah dikucurkan Bank BRI kepada pelaku usaha di wilayah BRI Depok. Kredit UMKM BRI ini diberikan untuk kalangan pelaku usahan pada level menengah ke bawah dengan kemudahan persyaratan pengajuan Kredit UMKM BRI. Dengan hanya bunga flat sebesar 6 persen setahun, dan syarat mudah, hanya melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan. Selain itu, pihak Bank BRI juga memberikan layanan pendampingan bagi pelaku usaha, sehingga para pelaku mengalami kemajuan dalam usahanya.

Herman Wahyudi, seorang Founding Officer BRI Cabang Depok menjelaskan, bahwa sebanyak 4.000 Kredit UMKM BRI Depok diberikan dengan bunga ringan. Dan peluang untuk mendapatkan Kredit UMKM BRI akan terus dibuka, sehingga penerima kredit UMKM BRI akan semakin bertambah. Dan tentunya dengan syarat yang tidak memberatkan bagi pelaku usaha dalam pengajuan Kredit UMKM BRI.

Sementara itu, Idris Abdul Shomad, wakil Wali Kota Depok juga menjelaskan, bahwa Coorporate Social Responsibilty (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) adalah salah satu bentuk kerjasama program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha kalangan bawah dan pemberdayaan kondisi sosial serta lingkungan masyarakat. Kerjasama yang terjalin antara dunia industri, pelaku usaha dan pemerintah Depok bisa berjalan beriringan sehingga bisa membangun daya saing daerah dan keunggulan perusahaan di wilayah Kota Depok.

Kredit UMKM Jawa Timur nampaknya akan semakin mendapat angin segar. Kucuran dana untuk Kredit UMKM Jawa Timur dari kalangan perbankan, akan semakin deras mengalir mengingat perkembangan sektor usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) provinsi tersebut semakin berkembang pesat. Pada awal tahun, BI Surabaya mencatat kenaikan Kredit UMKM Jatim dari tahun sebelumnya. Pada sebelum tahun 2011, BI Surabaya mencatat Kredit UMKM Jatim sebesar Rp. 47,79 triliun. Dan selama tahun 2011 dalam catatan BI Surabaya Kredit UMKM Jatim mencapai Rp. 57,56 triliun.

Mohamad Ishak, Pimpinan Bank Indonesia Surabaya mengatakan, melihat peningkatan tersebut menunjukkan potensi pembiayaan Kredit UMKM Jatim semakin bagus. Dan kualitas Kredit pada sektor UMKM di daerah Jatim masih stabil dengan non performing loan (NPL) atau Kredit Macer masih dibawah 5 persen.

NPL untuk sektor UMKM pada Januari 2012 tercatat 4,36%, naik tipis dari posisi Januari 2011 yang tercatat 4,58%.Dari total penyaluran kredit perbankan umum di Jatim pada Januari 2012, penyaluran kredit modal kerja masih mendominasi dengan capaian Rp 105,05 triliun, naik 17,03% dari posisi Januari 2011 yang tercatat Rp 89,76%.

Sementara di sektor investasi mencatat penyaluran kredit sebesar Rp 25,25%, naik 32,82% dari posisi Januari 2011 yang  tercatat Rp 19,01%. Di sektor konsumsi penyaluran kredit oleh perbankan di Jatim mencapai Rp 51,22 triliun, naik 19,05% dari Rp 43,03 triliun pada Januari 2011.NPL kredit pada Januari 2012 tercatat 3,14% turun dari posisi Januari 2011 yang tercatat 3,36%.

"Peningkatan penyaluran kredit perbankan tersebut diperlukan guna penguatan kemampuan ekspansi sektor UKM yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong perekonomian Jawa Timur serta mendukung perluasan lapangan kerja," terangnya

Hal tersebut tercermin dari bank BUMD milik Pemprov Jatim, yakni PT Bank UMKM Jawa Timur. Bank yang dulu bernama PT BPR Jatim ini membukukan kenaikan 65,68% untuk penyaluran kredit selama 2011 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dirut Bank UMKM Jawa Timur, Soeroso, mengatakan penyaluran kredit tahun 2011 lalu tercatat Rp 619,96 miliar, naik 65,85% bila dibandingkan pencapaian pada tahun 2010 yang tercatat Rp 374,18 miliar sementara besaran dana yang disalurkan kepada 48.741 debitur dengan plafon kredit rata-rata Rp12,720 juta per orang

"Pertumbuhan kredit ini menandakan bahwa kinerja Bank UMKM Jatim cukup baik dengan fokus pada pembiayaan usaha kecil dan mikro," ujarnya.

Soeroso menambahkan, kualitas kredit bank yang dulunya lebih dikenal dengan nama BPR Jatim tersebut cukup terjaga pasalnya rasio kredit bermasalah hanya 0,2%. Catatan NPL pada akhir 2011 ini membaik dari pencapaian tahun sebelunya dimana tingkat NPL pada akhir 2010 tercatat 0,4%.

"Kami optimistis penyaluran pinjaman bisa naik lebih tinggi lagi dengan ekspansi jaringan yang akan kami lakukan pada tahun ini," katanya.

Sesuai indikator tingkat kesehatan bank, kata dia, per akhir 2011 pencapaian modal PT BPR UMKM Jatim mencapai Rp98,922 miliar. Komposisi saham Pemprov Jatim Rp85,380 miliar atau 86,31 persen, diikuti saham pemerintah kabupaten/kota seJatim Rp13,391 miliar atau 13,54 persen dan saham DPP Bank Jatim Rp150,1 juta atau 0,15 persen dari total saham.

"Tapi, kinerja rasio kecukupan modal  pada tahun 2011 mencapai 26,42 persen atau melebihi ketetapan rasio Bank Indonesia minimal delapan persen. Dari kinerja tersebut menunjukan bahwa modal kami sehat," paparnya.

Di sisi lain, tambah dia, pencapaian keseluruhan aset pada tahun 2011 sebesar Rp 884,15 miliar atau meningkat 50,13 persen dibandingkan tahun 2010. Nominal tersebut meliputi aktiva produktif 2011 sebesar Rp856,124 miliar atau meningkat 50,61 persen dari tahun 2010.

Produk Bank Kredit UKM Mandiri mendapat penghargaan dari majalah ekonomi terkemuka Asia (The Asset) atas perannya mendukung perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Penghargaan atas UKM Mandiri tersebut adalah penghargaan perbankan pertama untk Indonesia. Hal ini semakin endorong Bank Mandiri untuk memperkuat komitmen dalam mendukung perkembangan sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Indonesia, demikian kata Sunarso, Direktur Commercial and Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank Mandiri menyiapkan unit Business Banking yang akan menangani masalah UKM untuk memperkuat kontribusinya dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah nasional. Kredit Mandiri Business Banking secara umum akan disalurkan dengan limit pinjaman mulai dari 100 juta sampai 10 miliar Rupiah. Pada tahun 2011 silam, Bank Mandiri tercatat telah mengucurkan Kredit UKM sampai jumlah 30 triliun Rupiah. Jumlah Kredit UKM tersebut disalurkan kepada 40 ribu pengguna UKM untuk seluruh wilayah Indonesia. Ini berarti Kredit UKM Mandiri tumbuh sebanyak 33 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan kucuran kredit sebesar 22,7 triliun.

Menurut Direktur Comercial and Business Banking Mandiri, Sunarso, UKM di Indonesia mempunyai tantangan unik tersendiri. Misalnya seperti keberadaan pengguna UKM yang tersebar luas ke seluruh wilayah Indonesia. Dan juga bergerak pada berbagai macam sektor industri seperti jasa, industri kreatif, perdagangan, pertanian dan sektor industri lainnya. Selain itu, keragaman bahasa, adat, suku serta bermacam-macanya tingkat edukasi menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan UKM Bank Mandiri di tanah air.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Mandiri akan melakukan pengembangan baik secara teknologi informasi perbankan maupun memperbanyak kantor cabang untuk seluruh Indonesia. Pada tahun ini Bank Mandiri akan menambah sebanyak 214 kantor ke seluruh wilayah Indonesia untuk semakin memberikan pelayanan dan respon terhadap pengguna UKM yang semakin berkembang.

Dengan penambahan fasilitas, baik teknologi, kantor cabang dan sumber daya manusia, Sunarso berharap bank Mandiri akan lebih baik lagi dan semakin meningkat dalam menghimpun nasabah  Kredit UKM Mandiri tahun ini.

Mau kredit rumah tanpa DP (uang muka), Jamsostek memberi solusi bagi karyawan. Untuk kredit rumah tanpa DP ini Jamsostek mempunyai program PUMP (Pinjaman Uang Muka Perumahan), yang merupakan produk Jamsostek untuk memberikan pinjaman sebagian DP (uang muka) perumahan kepada karyawan perusahaan yang sudah ikut menjadi peserta dalam program Jamsostek dengan syarat-syarat tertentu.

Tujuan dari PUMP (Pinjaman Uang Muka Perumahan) dari Jamsostek adalah membantu tenaga kerja yang sudah menjadi perserta untuk mendapatkan KPR.Prinsip kerjanya adalah Jamsostek memberikan pinjaman sejumlah unag kepada peserta Jamsostek sebagai uang muka pengambilan KPR. Jadi bila anda tidak ada dana untuk DP, anda masih bisa mengambil KPR melalui bantuan pinjaman bunga ringan dari Jamsostek. Jumlah pinjman maksimal PUMP yang akan diberikan adalah sebesar 20 juta Rupiah bila melalui penyaluran Bank, dan maksimal 15 juta Rupiah bila melalui penyaluran biasa.

Berapa bunga pinjaman uang dari Jamsostek ini? terhitung bunganya sangat ringan, hanya sebesar 3 persen setahun dan dengan sistem flat (tetap). Jangka waktu cicilan pinjaman dari program PUMP Jamsostek ini paling lama 5 tahun. Dan dengan PUMP anda bisa mengambil rumah dengan tipe maksimal sampai RS/T36, Rumah Sederhana Tipe 36.

Apa syarat dari PUMP Jamsostek ini?

Persyaratan untuk pengambilan PUMP Jamsostek ini ada dari tiga pihak. Perusahaan tempat anda bekerja, anda sebagai pekerja dan pengembang perumahan. Ketiga pihak tersebut harus memenui beberapa persyaratan untuk pengajuan PUMP Jamsostek.

Syarat PUMP untuk perusahaan (sebagai pihak penjamin)

1. Perusahaan sudah berdiri minimal 1 tahun dan aktif dalam kepesertaan Jamsostek.
2. Tertib dalam urusan administrasi sebagai peserta Jamsostek.
3. Memiliki koperasi yang sudah punya wewenang dari perusahaan untuk mengurus PUMP, dan koperasi karyawan ini minimal sudah berdiri selama 1 tahun.
4. Ada pejabat perusahaan sebagai penanggung jawab pengurusan PUMP dengan jabatan minimal Manajer Personlia.

Syarat karyawan untuk mendapatkan PUMP

1. Belum punya rumah, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermeterai.
2. Sudah menjadi peserta Jamsostek paling tidak selama 1 tahun.
3. Rekomendasi dari perusahaan sebagai penanggung jawab pengurusan PUMP Jamsostek.
4. Gaji atau upah maksimal yang dilaporkan sebanyak 4,5 juta Rupiah.
5. Memberi pernyataan atau bersedia dipotong gaji sebagai cicilan angsuran PUMP.
6. Setuju dan sepakat untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Pengembang: baik lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, besarnya uang muka KPR, jangka waktu maupun suku bunga KPR-nya.
7. Dinyatakan lulus seleksi KPR oleh Bank Pemberi KPR dengan bukti diterbitkan SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit).
8. Pembayaran angsuran dilaksanakan secara kolektif oleh Perusahaan penanggung Jawab pengurusan PUMP.

Syarat dari pihak pengembang

1. Terdaftar sebagai anggota REI atau APERSI/KOPPERSI (Koperasi Pengembangan Rumah Sederhana Indonesia) atau Perum PERUMNAS.
2. Mendapatkan rekomendasi dari REI atau APERSI/KOPPERSI setempat (kecuali Perum PERUMNAS).
3. Telah memiliki lahan siap bangun dan mendapatkan ijin prinsip dari Instansi yang berwenang (lahan tidak bermasalah).
4. Mendapat dukungan dari Bank Pemberi KPR.
5. Melakukan penawaran rumah melalui Perusahaan peserta Jamsostek yang dikoordinasikan dengan kantor cabang PT. Jamsostek (Persero) dalam rangka konfirmasi ketertiban administrasi kepesertaanya.

Itulah solusi bagi anda untuk mendapatkan kredit rumah tanpa DP, bila anda tidak mempunyai dana sebagai uang muka KPR.

Lembaga perbankan masih menargetkan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai pasar potensial. Selama kurun waktu 2011, P3UKM (Pusat Pengembangan dan Pendampingan Usaha Kecil Menengah) Jabar mencatat realisasi pinjaman UMKM mencapai jumlah 282,332 miliar Rupiah. Jumlah pinjaman tersebut terbagi untuk 5.890 debitur. Jumlah pinjaman ini meningkat dari tahun sebelumnya yang bernilai 186,09 miliar Rupiah untuk 4.912 debitur.

Dan pinjaman Bank BNI paling tinggi untuk UMKM Jabar dengan total nilai 120,5 miliar Rupiah. Sedang posisi kedua yang paling banyak memberi pinjaman UMKM untuk Jabar senilai 30,92 miliar Rupiah oleh BJB (PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten).

Sementara OCBC NISP menempati urutan ketiga dengan toal pinjaman 30 miliar Rupiah untuk UMKM Jabar. Bank Bukopin menyalurkan 12,23 miliar Rupiah dan Bank Muamalat sebesar 11,27 miliar Rupiah untuk pinjaman UMKM Jabar.

Pinjaman tanpa agunan dari BRIS (Bank Rakyat Indonesia Syariah) akan terus digenjot selain juga pada bidang pemasaran produk investasi dan financial Sukuk Negara Ritel (Sukri). Pinjaman tanpa agunan salah satunya adalah pinjaman 'lunak' bagi karyawan pada beberapa perusahaan. Pinjaman tanpa agunan ini biasa dikenal dengan nama Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Agung Rahardho seorang pimpinan BRI Syariah cabang Makassar mengatakan, pinjaman tanpa agunan akan dimulai dengan adanya PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional) dengan sebuah lembaga maupun perusahaan tempat karyawan bisa mendapat KTA. Salah satu keuntungan KTA bagi karyawan adalah bersifat lunak dan merupakan pinjaman tanpa agunan. Seperti dirilis oleh Harian FAJAR, Agung Rahardjo yang didampingi oleh Amir Fukadi, Group of Head Treasury BRIS, Nanang Wahyudi, Corporate Comunication Manager dan beberapa rombongan lain saat melakukan presentasi tentang produk dari BRI Syariah.

Selain produk pinjaman tanpa agunan, BRI Syariah juga menyiapkan pinjaman untuk KPR dengan bunga ringan. BRI Syariah merupakan Bank pelaksana bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kredit perumahan tersebut dikhususkan bagi karyawan perusahaan dan kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan jangka kredit paling lama 15 tahun.

Produk perbankan lain dari BRI Syariah yang sudah populer di Indonesia antara lain produk tabungan Haji BRI Syariah. Kemudahan dari tabungan Haji di BRI Syariah salah satunya adalah pemberangkatan caln jemaah haji bisa dilakukan meskipun cicilan ONH belum selesai. Semoga hal ini bisa membantu para anggota lembaga juga karyawan perusahaan dengan kredit lunak pinjaman tanpa agunan BRIS.