RUPIAH, Inilah Cerita Unik tentang UANG dan Angka Nol

RUPIAH, Inilah Cerita Unik tentang UANG dan Angka Nol -


Nurhayati, 28, berkisah betapa dia sangat direpotkan dengan banyaknya angka nol saat menyusun laporan keuangan berdenominasi rupiah. Padahal, dalam akuntansi, kurang satu angka nol saja bisa berakibat fatal.

Karyawan bagian keuangan sebuah perusahaan swasta ini mengaku akan sangat senang apabila pemerintah merealisasikan rencananya untuk memangkas tiga angka nol dalam mata uang rupiah, sehingga pembukuan menjadi lebih mudah.

"Ribet kalau rupiah pakai angka sebesar saat ini. Angka nol-nya itu loh yang bikin nggak tahan," ungkapnya.

Ya, redenominasi mata uang rupiah melalui pemangkasan angka nol memang ditunggu oleh banyak pihak. Salah satu alasannya adalah penyederhanaan angka, sehingga tak terlalu merepotkan dalam menghitung rupiah.

Dongkrak Gengsi

Alasan yang lain, adalah untuk mendongkrak gengsi rupiah terhadap mata uang negara lain. Seperti diketahui, nilai mata uang rupiah sangatlah rendah jika dibandingkan dengan mata uang negara lain.

Dengan Malaysia, Singapura, apalagi dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Namun demikian, untuk memangkas tiga angka nol bukanlah pekerjaan gampang. Ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum redenominasi rupiah dijalankan.

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan redenominasi nilai mata uang rupiah akan membutuhkan masa transisi 3 tahun sampai masyarakat mampu menerima apabila kebijakan itu benar-benar diterapkan.

Bagaimana pun, kesiapan masyarakat menjadi faktor penting supaya nilai mata uang yang baru tersebut tidak dianggap memiliki nilai yang lebih kecil. Tanpa ada kesiapan, redenominasi akan mengakibatkan inflasi.

"Masa transisi ini memang diperlukan bukan hanya untuk pembelajaran masyarakat, tetapi juga untuk mencegah dampak inflasi ketika mata uang baru itu 100% diberlakukan," ungkapnya seusai acara Peringatan Hari Oeang ke-66, Selasa (30/10).

Masa transisi yang dimaksud, sambungnya, merupakan masa di mana kedua mata uang tersebut berlaku di masyarakat.

Dia mencontohkan Turki yang sukses menerapkan kebijakan redenominasi nilai mata uang setidaknya membutuhkan masa transisi 2-3 tahun.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan pembahasan soal kebijakan redenominasi masih dimatangkan di tingkat pemerintah.

Tahap Harmonisasi

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowadojo menegaskan rencana redenominasi mata uang rupiah sejauh ini masih dalam tahap harmonisasi. Tak hanya sebatas berkoordinasi dengan DPR, namun juga perlu dijelaskan pada publik.

Menurut Agus, penyederhanaan nilai mata uang perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar tidak ada anggapan yang salah terhadap redenominasi. Bagaimanapun, langkah ini bukanlah pemangkasan nilai mata uang.

"Ini [redominasi] untuk penyederhanaan [nilai mata uang], bukan potong uang."

Tentu ada alasan dari pemerintah untuk melakukan redenominasi. Pertama adalah akan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Yang kedua, langkah itu juga dapat meningkatkan efisiensi pencetakan uang.

Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan juga menuturkan hal serupa. Menurutnya, mata uang rupiah lama dan rupiah denominasi baru harus disirkulasikan secara bersamaan selama 3-5 tahun sebelum mata uang lama ditarik dari peredaran.

Hal ini diperlukan agar ada kesiapan psikologis dari masyarakat menerima mata uang rupiah yang berdenominasi baru.

"Untuk itu, mata uang lama dan yang baru harus disirkulasikan secara bersamaan antara 3-5 tahun," ujarnya.

Inflasi Aman

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menilai redenominasi mata uang tidak akan berdampak pada inflasi, sepanjang redenominasi diberlakukan secara proporsional. Untuk itu, ada tiga hal yang harus diatur oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah harus mengontrol dan memperhatikan kondisi pasar sebelum melakukan redenominasi. "Harga bisa berubah secara tidak proporsional dan daya beli masyarakat berkurang. Tidak terjadinya perubahan nilai yang proporsional antara income dan harga transaksi barang dan jasa di pasaran bisa memicu inflasi," katanya ketika dihubungi Bisnis.

Kedua, pemerintah perlu mengatur pembulatan mata uang apabila redenominasi diterapkan. Dia mencontohkan misalnya ada barang harganya Rp.5.460, para pedagang akan membulatkan ke atas, padahal seharusnya ke bawah. "Hal ini perlu diatur," ujarnya.

Ketiga, pemerintah perlu mengatur kegiatan keuangan di tempat penukaran uang karena adanya perubahan nilai mata uang rupiah. Dia menjelaskan perbankan harus menyediakan sistem dan infrastruktur ATM (Automatic Teller Machine) yang baru karena adanya perubahan.

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak pelaksanaan redenominasi, pemerintah dalam hal ini sekiranya perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu harus memperhatikan kesiapan masyarakat, agar bisa menerima perubahan nilai mata uang.

Hal lainnya adalah adanya antisipasi terhadap dampak dari redenominasi, seperti halnya tidak proporsionalnya antara kenaikan harga barang dengan pendapatan masyarakat setelah redenominasi diberlakukan.

(Bambang P. Jatmiko) (Sumber : http://www.bisnis.com/articles/rupiah-inilah-cerita-soal-uang-dan-angka-nol)